Rapat Paripurna dibuka secara resmi oleh Pimpinan Rapat
setelah menginformasikan kehadiran anggota DPRD. Agenda utama rapat adalah
menelaah dan memberikan masukan terhadap nota keuangan yang disampaikan oleh
Wali Kota Probolinggo sebelumnya. Berbagai fraksi menyampaikan pandangan umum
mereka, menyoroti sejumlah aspek penting dalam perubahan APBD, mulai dari skala
prioritas pembangunan, efektivitas anggaran, hingga pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai Golkar Soroti Prioritas Pembangunan dan
Isu UMKM Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, H.
Amir Mahmud SH, dalam pandangannya meminta penjelasan detail mengenai skala
prioritas pembangunan dalam perubahan APBD 2025 dan apakah program-program
tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu singkat. Fraksi Golkar juga
mempertanyakan perkembangan dan pembiayaan rencana pemindahan CFD dan PKL di
alun-alun ke Jl. dr. Sutomo, serta revitalisasi GOR A. Yani untuk menampung
PKL. Selain itu, realisasi bantuan peralatan UMKM untuk APBD 2025 dan tambahan
anggaran untuk kelurahan juga menjadi fokus pertanyaan. Isu honorarium kader
posyandu triwulan kedua dan honorarium posyandu lansia turut disuarakan,
mencerminkan perhatian fraksi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Gabungan Gerakan Pembangunan Indonesia Raya
(GEMBIRA) Tekankan Efisiensi dan Pelayanan Kesehatan Juru Bicara Fraksi GEMBIRA, Ryadlus Sholihin Firdaus, M.Pd, menyoroti
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran perubahan APBD 2025. Fraksi ini
juga mempertanyakan peran pemerintah dalam mengatasi rendahnya kepatuhan wajib
pajak dan retribusi daerah, serta pertimbangan kebutuhan masyarakat dalam
perencanaan APBD. Dalam bidang kesehatan, Fraksi GEMBIRA mengusulkan pengadaan
alat kesehatan operasi mata untuk Rumah Sakit Ar Rozy guna mengatasi antrean
operasi mata yang panjang (5-6 bulan) dan menyarankan perbaikan ruang operasi.
Relokasi Puskesmas Sukabumi dan Kanigaran juga diusulkan karena kepadatan lalu
lintas dan kurangnya fasilitas yang memadai.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tinjau
Pengelolaan Keuangan Daerah Fraksi PKB, melalui
juru bicaranya H. Eko Purwanto, S.AP, mengapresiasi penetapan Raperda tentang
perubahan APBD yang telah melalui evaluasi Gubernur Jawa Timur. Fraksi ini
menyoroti kebijakan anggaran defisit yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Probolinggo dan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik
agar realisasi belanja tidak rendah dan tidak menghasilkan SILPA (Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran) yang lebih besar lagi. PKB juga meminta penjelasan
mengenai kiat-kiat agar pelaksanaan APBD Perubahan berjalan tertib dan tepat
guna, pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja,
serta penggunaan SILPA tahun sebelumnya. Fraksi ini juga meminta penjelasan
terkait keadaan darurat dan luar biasa yang dapat menyebabkan perubahan APBD
secara signifikan.
Fraksi PDI Perjuangan Desak Prioritas Pembangunan
Infrastruktur dan Kesejahteraan Pegawai Supriyanto, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan respon positif
terhadap pergeseran anggaran sesuai konstitusi, namun memberikan kritik
konstruktif. Fraksi ini mempertanyakan apakah anggaran perbaikan sarana
prasarana tidak mengganggu program pengentasan kemiskinan dan apakah anggaran
untuk P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun 2025 sudah
disiapkan untuk pengangkatan bertahap 200 P3K penuh waktu. PDI Perjuangan juga
menegaskan dukungan terhadap kebijakan kepala daerah yang berpihak pada rakyat
kecil, serta mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pegawai secara keseluruhan,
menjadi perhatian. Fraksi ini menyarankan agar pergeseran anggaran difokuskan
pada pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan dan peningkatan
kualitas fasilitas sekolah. Mereka juga menanyakan langkah pemerintah daerah
terkait kondisi bundaran Gladak Serang yang terlihat kusam.
Fraksi Partai Nasdem Pertanyakan Kebijakan Guru dan
Sarana Dukcapil Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem,
Ellyas Aditiawan, S.I.Kom, mengangkat isu guru sekolah negeri di Kota
Probolinggo yang tidak memiliki Dapodik dan menanyakan arah kebijakan
pemerintah kota terkait hal tersebut. Fraksi Nasdem juga meminta rincian jumlah
guru di seluruh sekolah di Kota Probolinggo. Terkait evaluasi Adiwiyata yang
dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, fraksi ini menanyakan mengapa
tidak ada penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang mendapatkan
penghargaan Adiwiyata. Selain itu, Fraksi Nasdem menyoroti kurangnya sarana
memadai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), seperti printer
yang kurang dan belum maksimalnya perlindungan dokumen.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tekankan Konsistensi RPJMD dan
Transparansi Juru Bicara Fraksi PKS, Dasno,
mengapresiasi nota keuangan Wali Kota Probolinggo dan menyatakan bahwa
perubahan APBD bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. PKS meminta
penjelasan rinci mengenai faktor-faktor determinan perubahan APBD, khususnya
pada sektor pendapatan daerah dan belanja strategis. Fraksi ini menekankan
pentingnya konsistensi perubahan anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2025. Transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan
perubahan APBD juga menjadi perhatian utama Fraksi PKS. Mereka juga meminta
penjelasan lebih lanjut mengenai kenaikan atau penurunan signifikan pada
jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertentu, strategi peningkatan PAD
non-retribusi yang kreatif dan inovatif, program prioritas yang mengalami perubahan
alokasi signifikan, sejauh mana belanja langsung diarahkan untuk pelayanan
dasar masyarakat, serta perubahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan,
khususnya penggunaan SILPA tahun sebelumnya.
Dengan disampaikannya pandangan umum dari masing-masing fraksi, diharapkan jawaban dari Wali Kota Probolinggo dapat memberikan kejelasan dan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bagi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo demi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo. Rapat Paripurna ini ditutup oleh Pimpinan Rapat setelah seluruh fraksi selesai menyampaikan pandangannya.(rfqy)